Komisi IX DPR RI mengkritisi Kinerja   Badan Pengawasan Obat dan Makanan  (BPOM) Tahun 2012 dan Rencana Kerja   BPOM Tahun 2013. Hal tersebut mencuat saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Kepala Badan POM Lucky S. Slamet yang membahas Kinerja BPOM di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/2)

Anggota Komisi IX Zulmiar Yanri (F-PD) mengeluhkan masih banyaknya keganjilan di masyarakat mengenai perizinan yang diberikan BPOM,  terkait maraknya pusat pelayanan kesehatan Cina  berbasis herbal. Zulmiar  mempertanyakan izin yang diberikan BPOM terkait hal tersebut.

Senada Zulmiar, Surya Chandra Surapaty (F-PDIP) mempertanyakan mengenai izin klinik pelayanan kesehatan tersebut. Hal ini membuat keraguan di masyarakat apakah izin BPOM tersebut benar-benar diberikan atau tidak.

“Tentang tradisional Chinese Medicine itu, banyak laporan bahwa membawa korban. Apakah Badan POM memeriksa itu atau tidak?”, ujar Surya  saat  Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf tersebut.

Diana Anwar (F-PD) menyatakan, bahwa izin pelayanan kesehatan Cina berbasis herbal tersebut perlu penjelasan yang rinci. “Adanya testimoni pada iklan di televisi mengenai klinik kesehatan tersebut jelas mempengaruhi masyarakat. Oleh karenanya izin harus jelas, jangan sampai ada kesalahan yang berimbas pada kesehatan masyarakat,” tegas Diana.

Sementara  Endang Agustini Syarwan Hamid (F-PG) mengkritisi  terkait jajanan anak sekolah. Ia mempertanyakan mengenai temuan BPOM tentang peninjauan di 30 kota di Indonesia, dengan menggunakan 7.200 sampel dengan rincian 5.000 lebih memenuhi syarat dan yang lain tidak.

Bagaimana anggota dewan bisa mengetahui mengenai hal tersebut, karena menurut Endang  kurang sosialisasi dari  BPOM mengenai temuan-temuan seperti itu. Padahal, hal ini  berkaitan erat dengan fungsi sosialisasi kepada masyarakat.

Terkait hal tersebut, Chusnuniyah (F-PKB) memberikan saran agar anggota dewan dilibatkan langsung pada pengawasan serta sosialisasi di lapangan. Terlebih anggota dewan sebagai sasaran langsung pengaduan dari masyarakat merasa perlu mengetahui mengenai hal tersebut.

“Belum pernah matching jadwal dengan BPOM untuk melakukan pengawasan. Karena apa, dari dulu saya sampaikan tolonglah kalau ada kegiatan di daerah, kami ini dikasi tahu. Tapi Alhamdulillah belum dikasi tahu”, ungkapnya.

Hal ini juga dibenarkan oleh pimpinan rapat Nova Riyanti Yusuf. Ia mengungkapkan keinginan besar para Anggota Komisi IX agar diikutsertakan di setiap proses pengawasan yang dilakukan BPOM. Terlebih lagi pada masa reses bulan April 2013 mendatang agar kiranya Anggota Komisi IX diikutsertakan pada proses pengawasan yang dilakukan, terkhusus di daerah pemilihan masing-masing, tambahnya. (sc/ul), foto : wahyu/parle/hr.